Hukum & Kasus

Indonesia Police Watch (IPW) ‘menantang’ KPK di bawah pimpinan Komjen Firli Bahuri untuk segera mengusut kasus korupsi pengadaan helikopter SAR yang diduga melibatkan oknum petinggi Basarnas dan PTDI. Dari kasus ini ada sekitar Rp130 miliar uang rakyat yang hilang.

Selain itu, IPW juga meminta KPK juga perlu mencermati sejumlah proyek pengadaan helikopter di lingkungan Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya yang diduga berpotensi merugikan negara dengan modus yang kurang lebih sama.

"KBN telah tulis surat meminta perlindungan hukum kepada Presiden untuk melindungi aset negara. Karena ini aset negara dengan nilai sangat tinggi. Jangan sampai aset ini lepas di luar BUMN yang ditunjuk," kata pengacara KBN, Hamdan Zoelva dari kantor Zoelva & Partners di Jakarta, Selasa (20/8).

Sebagai BUMN, KBN berkomitmen untuk menyelamatkan aset negara dari penguasaan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.